 |
| Gambar Ilustrasi by Indonesia Terbit |
Tangerang, Indonesia Terbit – Ketua Umum Aliansi Pengawas Aset Nusantara, Ilham F. Muttaqien, S.H., yang juga menjabat sebagai Wakil Komandan Korps Komando Lembaga Investigasi Negara, melontarkan peringatan keras kepada pejabat pemerintah, pelaksana proyek, hingga oknum kontraktor yang diduga masih mengabaikan prinsip keadilan, transparansi, serta kualitas pembangunan yang harusnya menjadi hak masyarakat.
Dalam keterangannya, Ilham menegaskan bahwa setiap proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, standar teknis, dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pembayar pajak.
Menurutnya, pembangunan harus berpedoman pada prinsip Gugus Kendali Mutu, pengawasan yang ketat, serta akuntabilitas penggunaan anggaran agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
"Saya mengingatkan seluruh pejabat di Kota Tangerang maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Jika masih ada yang berani berlaku tidak adil, serakah, dan mengabaikan Gugus Kendali Mutu, maka kami tidak akan mentolerir tindakan tersebut apabila ditemukan unsur kesengajaan yang merugikan kepentingan masyarakat," tegas Ilham, Jum'at 5 Juni 2026.
Ia menambahkan, Aliansi Pengawas Aset Nusantara akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai koridor hukum yang berlaku. Apabila ditemukan data, dokumen, maupun bukti yang mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan, pihaknya siap melaporkan temuan tersebut kepada instansi berwenang.
"Kami meyakini bahwa apabila terdapat data dan bukti yang valid, maka laporan tersebut akan kami sampaikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga terkait hingga tingkat pusat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.
Ilham menegaskan bahwa perjuangan yang dilakukannya bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam mengawal penggunaan uang rakyat.
Menurutnya, pembangunan seharusnya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan ruang bagi praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara maupun rakyat.
"Prinsip hidup saya sederhana. Lebih baik menjadi putra bangsa yang membela kepentingan rakyat daripada berdiam diri ketika melihat dugaan penyimpangan yang merugikan masyarakat. Jangan sampai rakyat yang setiap hari bekerja keras dan membayar pajak justru tidak mendapatkan hasil pembangunan yang berkualitas sebagaimana mestinya," ungkap Ilham yang juga merupakan Staf Ahli LBH PMBI.
Ia turut mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi sosial, aktivis, media massa, serta lembaga pengawas untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran publik agar berjalan transparan, tepat sasaran, serta sesuai aturan.
Menurutnya, para pendiri bangsa telah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan nyawa demi mewujudkan Indonesia yang merdeka.
Hal itu dilontarkan Ilham, pasca beredarnya kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang ada di tubuh Pemerintahan, baik di tingkat Pusat maupun di Pemerintahan Kota Tangerang, yang diduga kerap membagikan paket proyek lelang hanya kepada oknum-oknum tertentu.
"Hal ini, sejak lama memang sudah menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas dari setiap pelaksanaan proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara maupun daerah, diharapkan dapat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga amanah tersebut melalui tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang bersih, profesional, dan berpihak kepada kepentingan rakyat," pungkasnya.
Redaktur : Yudha | Indonesia Terbit