![]() |
| Kolonel Gerardus Maliti, S.Sos., M.Si., dilantik sebagai Ketua Ikalsabda Jabodetabek periode 2026–2031 oleh Ketua Umum IKBS, Hermanus Malo Dona (doc. Ist. Indonesia Terbit) |
Cibubur, Indonesia Terbit – Ratusan warga asal Sumba Barat Daya (SBD) yang bermukim di wilayah Jabodetabek memadati Gedung GBI Patoembak, Cibubur, pada Sabtu (6/6) kemarin. Kehadiran mereka dalam rangka pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Asal Sumba Barat Daya (Ikalsabda) periode 2026–2031. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan kental dengan nuansa adat Sumba.
Prosesi diawali dengan kedatangan Dewan Pimpinan Pusat Insan Keluarga Besar Sumba (IKBS) yang disambut melalui tradisi adat, termasuk penyerahan seekor babi sebagai simbol penghormatan, persatuan, dan komitmen kebersamaan masyarakat Sumba di perantauan.
Puncak acara ditandai dengan pelantikan Kolonel Gerardus Maliti, S.Sos., M.Si., sebagai Ketua Ikalsabda Jabodetabek periode 2026–2031 oleh Ketua Umum IKBS, Hermanus Malo Dona. Setelah dikukuhkan, Gerardus kemudian melantik jajaran pengurus yang akan mendampinginya selama masa kepengurusan.
Di hadapan sekitar 400 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, sesepuh adat, pemuda, dan keluarga besar Sumba Barat Daya, Gerardus menyampaikan pandangannya mengenai makna kepemimpinan.
“Saya menerima amanah ini karena panggilan jiwa,” ujar Gerardus saat menyampaikan sambutan perdananya sebagai ketua.
Menurutnya, seorang pemimpin sejati bukanlah sosok yang menikmati kehormatan jabatan, melainkan pribadi yang memiliki kegelisahan terhadap kondisi masyarakat yang dipimpinnya.
“Pemimpin harus gelisah ketika melihat rakyatnya kelaparan, ketika kemiskinan masih membelenggu, anak-anak putus sekolah, rumah-rumah tidak layak huni, dan ketertinggalan terus terjadi. Namun kegelisahan saja tidak cukup. Kegelisahan harus berubah menjadi gerakan,” tegasnya.
Gerardus menilai seluruh sumber daya yang dimiliki seorang pemimpin, mulai dari pengetahuan, pengalaman, jaringan, hingga jabatan, harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, menurutnya, Ikalsabda tidak boleh hanya menjadi wadah silaturahmi atau tempat bernostalgia tentang kampung halaman.
Organisasi tersebut harus berkembang menjadi ruang lahirnya gagasan, kaderisasi, kolaborasi, dan pengabdian bagi kemajuan Sumba Barat Daya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya mempererat hubungan antara Ikalsabda dan IKBS sebagai organisasi yang menaungi masyarakat Sumba secara lebih luas.
“Masa depan Sumba tidak bisa dibangun oleh satu kelompok atau satu kabupaten saja. Kita boleh berasal dari Sumba Barat Daya, tetapi kita adalah orang Sumba,” katanya.
Menurut Gerardus, masyarakat di luar Pulau Sumba tidak melihat perbedaan empat kabupaten yang ada di pulau tersebut. Mereka mengenal Sumba sebagai satu kesatuan identitas yang harus dijaga dan diperkuat bersama.
Ia pun mendorong lahirnya generasi muda Sumba yang mampu berkiprah sebagai birokrat, akademisi, profesional, pengusaha, maupun politisi berintegritas di tingkat nasional.
Lebih jauh, Gerardus berharap Ikalsabda dapat melahirkan tokoh-tokoh pemersatu yang mampu membangun komunikasi dan kolaborasi lintas kabupaten di Pulau Sumba demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Untuk menggambarkan sosok pemersatu tersebut, ia menyinggung almarhum Umbu Mehang Kunda yang dikenal sebagai figur yang dihormati oleh para pemimpin daerah di Sumba.
“Beliau dihormati bukan karena kekuasaan formal, tetapi karena ketokohan, kebijaksanaan, dan kemampuannya merangkul semua pihak,” ujarnya.
Pada bagian akhir pidatonya, Gerardus mengajak masyarakat memaknai kembali gelar adat Sumba seperti Umbu dan Rato yang selama ini sering dipahami sebagai simbol kebangsawanan.
Menurutnya, gelar tersebut sejatinya bukanlah hak istimewa, melainkan amanah dan tanggung jawab untuk melayani sesama.
“Darah bukanlah privilese. Darah adalah catatan utang. Ia adalah tanggung jawab. Ia adalah panggilan untuk melayani,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pada masa lalu, seorang Umbu atau Rato dihormati bukan karena kedudukannya dalam silsilah keluarga, melainkan karena kesediaannya berada di garis terdepan saat menghadapi kesulitan dan berada paling belakang saat menikmati hasil.
Karena itu, nilai-nilai kepemimpinan tersebut, menurutnya, harus dimiliki oleh siapa pun yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat.
“Jika ada anak muda yang memperjuangkan pendidikan bagi sesamanya, dia adalah Umbu. Jika ada ibu yang mengorbankan hidupnya demi keluarga dan masyarakat, dia adalah Umbu. Jika ada pemimpin yang bekerja tanpa pamrih demi kesejahteraan rakyat, dia adalah Umbu. Jika ada warga yang menggunakan ilmu, tenaga, dan rezekinya untuk mengangkat martabat sesama, dia adalah Umbu,” tuturnya.
Pelantikan Ikalsabda Jabodetabek ini tidak hanya menjadi momentum pergantian kepemimpinan organisasi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kepemimpinan sejati lahir dari kepedulian, pengabdian, dan keberanian untuk bertindak demi kepentingan bersama.
Redaktur : Yudha|Indonesia Terbit
Sumber : Istimewa
