 |
| Rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah, Kementerian/Lembaga TA 2027 (doc. Ist. Indonesia Terbit) |
Jakarta, Indonesia Terbit – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10,608 triliun untuk mendukung pelaksanaan program kerja Kementerian ATR/BPN pada Tahun Anggaran 2027.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026) kemarin, dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun 2027.
Dalam paparannya, Nusron menjelaskan bahwa pagu indikatif tahun 2027 akan difokuskan pada tiga program utama, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan sebesar Rp2,56 triliun atau 24,2 persen, serta program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp724 miliar atau 6,8 persen.
Menurutnya, anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, termasuk peningkatan kualitas layanan pertanahan, percepatan program strategis nasional, serta penguatan tata ruang di berbagai wilayah Indonesia.
Selain pagu indikatif tersebut, Kementerian ATR/BPN juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun. Tambahan anggaran itu direncanakan untuk mendukung belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, hingga percepatan pembangunan tiga juta rumah.
“Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah,” ujar Nusron dalam rapat tersebut.
Rapat kerja turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, bersama jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama. Sementara itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia mengikuti jalannya rapat secara daring.
Pada kesempatan yang sama, Nusron juga memaparkan capaian kinerja serta realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN hingga awal Juni 2026. Hingga 6 Juni 2026, realisasi anggaran tercatat mencapai Rp3,18 triliun atau 36,23 persen dari total pagu sebesar Rp8,79 triliun.
“Penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN per tanggal 6 Juni 2026 adalah sebesar Rp3,18 triliun atau telah mencapai 36,23 persen. Meningkat secara year on year dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 35,40 persen. Naik 0,9 persen,” jelasnya.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf. Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI menyatakan telah menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 Kementerian ATR/BPN dan mendukung usulan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun untuk dibahas lebih lanjut.
“Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara mendalam pada Raker dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang,” kata Dede Yusuf.