 |
| Aksi unjuk rasa HMI Cabang Tangerang Raya menyoal kinerja OPD dan PT TNG di depan Puspemkot Tangerang, Ist. Indonesia Terbit |
Tangerang, Indonesia Terbit - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tangerang Raya menyampaikan kritik keras terhadap kondisi tata kelola pemerintahan Kota Tangerang. Hal itu dituangkan dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan gerbang Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, pada Senin 17 November 2025.
Dalam orasinya, Ketua Komisariat UMT Cabang Tangerang Raya sekaligus Koordinator Lapangan, Retno Diwanti menegaskan bahwa dua persoalan besar tengah mencuat dan perlu segera ditangani oleh pemerintah daerah, yakni kinerja PT. Tangerang Nusantara Global (PT. TNG) dan evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait rendahnya serapan anggaran daerah.
"PT. TNG sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan melalui Perda Nomor 10 Tahun 2016 dengan modal dasar Rp. 20 miliar, hingga kini dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujar Retno.
Meski sempat mencatatkan keuntungan dalam dua tahun terakhir, kata Retno, besarnya penyertaan modal pemerintah belum sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Selanjutnya, Ketua Umum HMI Cabang Tangerang Raya, Aji Mustajar mengungkap PT. TNG sejak awal berdiri telah menelan puluhan miliar dana publik.
"Namun dividen yang diberikan kepada daerah sangat kecil. Ini menunjukkan adanya persoalan efektivitas dan tata kelola,” tegas Aji.
Selain itu, Aji Mustajar juga menyoroti persoalan serapan anggaran daerah yang baru mencapai sekitar 56% hingga triwulan ketiga, jauh dari target yang ditentukan. "Bahkan muncul dugaan adanya dana APBD yang mengendap di bank akibat lemahnya kinerja beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," papar Aji.
Senada disampaikan oleh Ketua Komisariat STISNU dan juga selaku Koordinator lapangan, Rispan Maulana, rendahnya serapan anggaran ini berpotensi menghambat pembangunan dan mengabaikan hak masyarakat atas pelayanan publik.
"Masalah PT. TNG, rendahnya serapan anggaran, dan dugaan dana mengendap di bank bukanlah persoalan kecil. Ini adalah persoalan strategis yang menentukan masa depan pembangunan Kota Tangerang," imbuh Rispan.
Rispan menegaskan, dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang harus membuka diri terhadap kritik dan menjadikannya sebagai energi perubahan.
"HMI akan terus berdiri di garis depan untuk memperjuangkan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada masyarakat," ujarnya.
“Anggaran yang tidak terserap berarti program tidak berjalan. Ini bukan persoalan teknis, tetapi kegagalan pemerintah dalam mengelola uang rakyat,” serunya.
Dalam aksinya, HMI Cabang Tangerang Raya juga menyampaikan 3 tuntutan, yakni :
1. Mendesak Pemerintah Kota Tangerang melakukan audit menyeluruh terhadap PT. TNG, secara independen dan transparan. Jika terbukti tidak efektif atau merugikan daerah, opsi pembubaran harus dipertimbangkan.
2. Menuntut evaluasi kinerja seluruh OPD, terutama yang gagal menjalankan program sehingga menyebabkan serapan anggaran rendah.
3. Meminta pemerintah memperbaiki tata kelola keuangan daerah, dengan meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas.
HMI Cabang Tangerang Raya menegaskan bahwa HMI akan terus berada di garda terdepan dalam mengawal pemerintahan daerah agar berjalan sesuai prinsip good governance.
“Kami tidak akan diam. Kritik ini adalah bagian dari ikhtiar menyelamatkan tata kelola kota. Pemerintah harus terbuka terhadap evaluasi demi kepentingan rakyat,” tambah Retno Diwanti pada sesi penutupan aksi.
Kontributor : Yudha